Pekanbaru – Isu pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) kembali mencuat. Namun, perhatian kali ini tidak hanya tertuju pada perusahaan raksasa tersebut, melainkan juga pada sikap Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selama ini dikenal vokal dalam isu-isu keadilan sosial dan lingkungan.
Sejumlah pihak mempertanyakan konsistensi idealisme HMI setelah muncul indikasi pendekatan antara organisasi tersebut dengan pihak korporasi. Dugaan bahwa idealisme HMI tengah “ditawar” dalam proses bargaining dengan RAPP memunculkan pertanyaan besar: masihkah HMI berdiri teguh sebagai pengawal kepentingan rakyat dan lingkungan?
Kronologi dan Latar Belakang Kritik terhadap RAPP muncul seiring laporan masyarakat sekitar yang mengeluhkan pencemaran air dan udara. Laporan tersebut diperkuat oleh hasil investigasi beberapa LSM lingkungan yang menunjukkan adanya dugaan pembuangan limbah cair melebihi ambang batas.
Pada saat bersamaan, HMI cabang setempat justru merilis pernyataan pers yang terkesan lunak terhadap RAPP. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa ada proses pendekatan atau bahkan kerja sama yang tengah dijalin secara diam-diam.
Pernyataan dan Klarifikasi
Ketua HMI cabang Pekanbaru, dalam konferensi pers tanggal 18 Mei 2025, membantah tudingan kompromi. “Kami tetap kritis dan independen. Pernyataan kami adalah hasil kajian internal, bukan intervensi,” ujarnya. Namun ia tak menampik bahwa ada pertemuan informal antara pengurus HMI dengan pihak manajemen RAPP.
Sementara itu, seorang mantan kader HMI yang kini aktif di gerakan lingkungan menyatakan kekecewaannya. “HMI seharusnya menjadi garda terdepan menekan korporasi perusak lingkungan, bukan justru membuka ruang kompromi dengan mereka,” katanya.
Pengamat sosial politik dari Universitas Riau, Dr. Rafiq Hamdani, melihat fenomena ini sebagai dilema klasik dalam dunia aktivisme mahasiswa. “Di satu sisi, HMI memegang teguh nilai perjuangan rakyat. Namun di sisi lain, relasi kuasa dan tawaran fasilitas dari pihak korporasi bisa melemahkan sikap tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ini bukan kali pertama organisasi mahasiswa berada dalam posisi rawan bargaining idealisme. “Transparansi dan akuntabilitas publik menjadi penting untuk menjaga kepercayaan,” ujarnya.
Dugaan tawar-menawar idealisme dalam isu lingkungan RAPP mengingatkan bahwa perjuangan bukan hanya soal suara lantang, tetapi konsistensi di tengah godaan kepentingan. Publik kini menanti sikap tegas HMI: apakah tetap di jalur idealisme atau terjebak dalam pusaran pragmatisme.
(Tim Redaksi /Jono.Ms)
