PESISIR BARAT – Aroma tidak sedap menyeruak dari balik kebijakan pengelolaan anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan) Kabupaten Pesisir Barat. Praktik dugaan “tebang pilih” dalam penyaluran dana hibah organisasi media kini menjadi sorotan tajam dan memicu mosi tidak percaya dari kalangan insan pers setempat.
Kondisi iklim kemitraan antara Pemerintah Daerah (Pemda) dan organisasi profesi jurnalis dinilai sedang berada di titik nadir. Indikasi adanya pengkotak-kotakan organisasi media terlihat gamblang dalam alokasi bantuan pemerintah yang dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara organisasi lain dibiarkan “gigit jari”.
Sekretaris Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) Pesisir Barat, Rido, angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai Pemkab Pesisir Barat sama sekali tidak menunjukkan iktikad baik dalam menjunjung asas keadilan dan pemerataan.
“Kami melihat praktik pengkotak kotakan alias tebang pilih ini dilakukan secara terang-terangan. Ada organisasi yang seolah menjadi ‘pelanggan tetap’ dana hibah, sementara yang lain hanya menonton. Ini bukan pemberdayaan, melainkan diskriminasi yang dipertontonkan secara vulgar,” tegas Rido dalam keterangannya, Kamis (30/04/2026).
Menurutnya, kata “keadilan” bagi insan pers di Pesisir Barat saat ini hanyalah jargon kosong. Pemkab dinilai gagal merangkul seluruh elemen masyarakat jurnalistik dan justru menciptakan jurang pemisah antar organisasi.
Dugaan Monopoli Anggaran 2026
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, diduga kuat hanya ada dua organisasi yang mendapat “karpet merah” kucuran dana hibah. Hal ini terungkap berdasarkan penelusuran melalui komunikasi dengan mantan Plt. Kepala Diskominfotiksan Pesisir Barat, Antoni Wijaya.
Ironisnya, saat mencoba dikonfirmasi lebih lanjut mengenai transparansi data tersebut, Antoni Wijaya seolah “bungkam”. Meskipun nomor WhatsApp miliknya dalam status aktif, tidak ada respon yang diberikan terkait pertanyaan awak media, yang semakin memperkuat spekulasi adanya tata kelola anggaran yang tidak sehat.
GWI: Jangan Ada Anak Tiri!
Senada dengan AJOI, Ketua Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) Pesisir Barat, Pidodo, menyatakan keprihatinan mendalam atas kinerja Diskominfo yang dinilai tertutup dan tidak profesional.
“Saya sangat menyayangkan kinerja Diskominfo yang tidak transparan dalam pengelolaan dana hibah. Dalam kondisi ekonomi seperti ini, seharusnya pemerintah hadir secara adil. Jangan ada istilah ‘anak emas’ dan ‘anak tiri’. Jika sedikit, bagilah secara merata, jangan pilih kasih,” cetus Pidodo dengan nada kecewa.
Hingga berita ini diturunkan, publik menunggu penjelasan resmi dari pihak Diskominfotiksan Pesisir Barat terkait parameter dan urgensi pemberian hibah yang dinilai diskriminatif tersebut. Jika tidak segera dibenahi, dikhawatirkan hal ini akan mencederai kemerdekaan pers dan merusak sinergitas antara media dengan pemerintah daerah.
Penulis: (NEDI. SE)
Editor: [Nama Redaksi]
