Tapanuli Selatan, sinargebraktv.com
Dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Desa (DD), proyek fiktif hingga nepotisme di Desa Nanggarjati Hutapadang, Kecamatan Arse, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), akhirnya dibawa ke jalur hukum dan pengawasan internal. Sejumlah warga resmi melaporkan Kepala Desa setempat ke dua instansi berbeda, Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tapsel.
Pengaduan disampaikan langsung oleh masyarakat diwakili seorang warga berinisial M, didampingi perwakilan warga lainnya berinisial NP. Saat ditemui usai melaporkan di halaman kantor Kejari Tapsel, Kamis (11/6/2026), M menegaskan, laporan itu diajukan mewakili aspirasi banyak warga.
“Saya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa di kantor desa kami. Ini bukan keluhan pribadi, melainkan suara masyarakat yang merasa ada hal yang tidak beres dalam penggunaan anggaran yang seharusnya untuk kesejahteraan bersama, “ujarnya.
Sementara itu, NP menjelaskan bahwa pengaduan yang disampaikannya ke Inspektorat Pemkab Tapsel berfokus pada aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. “Kami meminta agar kinerja Kepala Desa diteliti secara mendalam. Kami berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang objektif. Kami juga memohon perhatian media agar prosesnya dapat dipantau secara terbuka, “katanya.
Laporan ini muncul setelah beberapa waktu terakhir beredar laporan di sejumlah media daring yang mengangkat kegelisahan warga. Masyarakat menduga, sejumlah pos anggaran dan proyek pembangunan yang tercatat dalam laporan pertanggungjawaban keuangan desa diduga tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, bahkan terkesan fiktif.
Selain soal keuangan, warga juga menyoroti dugaan praktik nepotisme yang dinilai cukup kental. Mereka menduga sejumlah posisi strategis di kantor pemerintahan desa diisi oleh kerabat dekat Kepala Desa. Kondisi ini, menurut warga, memunculkan kekhawatiran akan terjadinya kolusi dan tertutupnya akses pengawasan.
“Sudah bertahun-tahun hal ini berjalan, namun seolah-olah tidak ada yang tahu atau tidak ada yang berbicara. Kami menduga ada upaya untuk menutupi berbagai kejanggalan agar tidak terungkap ke publik, “lanjut M.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Tapsel dan Inspektorat Pemkab Tapsel belum memberikan tanggapan resmi terkait diterimanya laporan tersebut. Warga berharap kedua instansi pengawas dan penegak hukum dapat segera melakukan pengecekan lapangan, memverifikasi dokumen pertanggungjawaban anggaran, dan membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan keterangan guna mengungkap fakta yang sebenarnya.
Penulis : Tim Investigasi sinargebraktv.com
