Kab.Simalungun – Sumut : Selasa 10 November 2026. Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Nagori Boluk, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, menjadi sorotan tajam publik.
Alokasi sekitar 20% dari Dana Desa yang diperuntukkan sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Nagori (BUMNag) Nagori Boluk untuk Ketahanan Pangan (Ketapang) diduga bermasalah dan dikelola tidak sesuai juknis/ketentuan.
Nilai penyertaan modal yang disorot mencapai lebih kurang Rp. 233.506.000.
Berdasarkan informasi dari salah seorang masyarakat yang tidak mau namanya disebutkan, penyertaan modal BUMNag tersebut diduga tidak sesuai antara pagu anggaran dengan realisasi belanja kegiatan, dikelola tidak sesuai juknis, dan tidak transparan.
“Banyak yang tidak mengetahui kalangan masyarakat kegiatan tersebut dikelola di bidang pertanian atau peternakan. Dan kegiatan fisiknya juga perlu bapak konfirmasi, karena diduga Dana Desa Boluk untuk memperkaya diri oknum Pangulu saja. Tapi lebih jelas datanglah ke Desa kami langsung, bapak tanyakan sama Pangulu,” ungkap warga tersebut.
Saat dikonfirmasi oleh tim, struktur papan transparansi realisasi Dana Desa tidak terpasang di kantor,dan perangkat desa menjawab lagi di buat , pungkasnya.
Yang lebih mengejutkan atas hal tersebut muncul pertanyaan besar publik : Apakah dana tersebut benar-benar dikelola BUMNag sebagai Badan Usaha Milik Nagori atau hanya sekadar label administratif saja untuk melegitimasi belanja demi kepentingan pribadi Pangulu..?
Publik menduga sebagian dana penyertaan modal BUMNag tersebut digunakan untuk kepentingan di luar usaha produktif Nagori atau untuk kepentingan pribadi Pangulu.
Kontroversi,sehingga awak media mencoba melakukan konfirmasi via aplikasi WhatsApp terhadap Pangulu Nagori Boluk bungkam , sehingga perihal realisasi Penyertaan Modal BUMNag TA 2025 sebesar Rp 233.506.000 yang mana sebagian masyarakat tidak tahu BUMNag Nagori Boluk bergerak di bidang apa saja.
Namun sungguh disayangkan, Pangulu Nagori Boluk tersebut tidak mau menjawab.
Sikap bungkam tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pejabat publik wajib memberikan informasi penggunaan dana publik kepada masyarakat dan media.
Kuat dugaan, BUMNag Nagori Boluk dikelola tidak sesuai juknis dan jauh dari kata transparan. Walaupun kegiatan tersebut terealisasi, kuat dugaan pengelolanya dari kalangan keluarga dekat Pangulu Boluk sendiri.
Lantas bagaimana Pangulu mempertanggungjawabkan anggaran tersebut..? Kuat dugaan kegiatan tersebut menjadi sarat korupsi oknum Pangulu Boluk.( Tampu Rumapea)
