ROKAN HILIR, RIAU — Proyek penanaman Pipa Transmisi Gas Dumai–Sei Mangkei yang berjalan di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, memicu keluhan tajam dari warga sekitar. Sisa tanah hasil galian proyek dibiarkan berceceran di badan jalan, mengering, dan berubah menjadi debu yang beterbangan setiap kali dilewati kendaraan.
Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat. Selain mengganggu kenyamanan berkendara dan mengurangi jarak pandang, debu yang terus terhirup dikhawatirkan berdampak serius terhadap kesehatan warga yang tinggal di sekitar lokasi pekerjaan.
Menanggapi gelombang keluhan tersebut, awak media menghubungi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rokan Hilir, Suwandi, melalui pesan WhatsApp pada Selasa (20/11/2026).
Suwandi menegaskan bahwa pihaknya memiliki kewajiban menangani persoalan lingkungan, termasuk masalah debu akibat aktivitas proyek. DLH berwenang turun ke lapangan, mengidentifikasi sumber pencemaran, hingga memeriksa kepatuhan pelaksana terhadap aturan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap pelanggaran lingkungan juga dapat dikenai sanksi administratif yang tegas.
Namun, ada persoalan mendasar yang terungkap: izin lingkungan proyek ini berada di bawah kewenangan kementerian — dan pihak proyek ternyata belum melaporkan kegiatannya ke DLH Kabupaten Rokan Hilir.
“Untuk izin lingkungan dari kementerian, mereka tidak ada melaporkan kegiatan tersebut ke DLH Rohil,” ungkap Suwandi secara terbuka.
Ketidakjelasan jalur pengawasan ini memunculkan pertanyaan krusial: siapa yang benar-benar bertanggung jawab apabila aktivitas proyek ini merugikan masyarakat di wilayah Rokan Hilir?
Menjawab hal itu, Suwandi menyatakan akan segera mengambil langkah koordinasi. “Nanti saya koordinasikan dulu dengan orang Gakkum KLH,” ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan langsung terhadap proyek tersebut saat ini belum berjalan optimal di tingkat daerah.
Masyarakat menuntut dua hal mendesak: segera dilakukan pembersihan sisa material dan pengendalian debu di lokasi, serta adanya kejelasan mekanisme pengawasan agar proyek tidak berjalan tanpa kendali yang merugikan warga. Warga juga berharap Kementerian Lingkungan Hidup segera menindaklanjuti agar ketentuan perlindungan lingkungan hidup benar-benar ditegakkan, tidak sekadar menjadi dokumen perizinan di atas kertas.
Hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak pelaksana proyek serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penanganan keluhan masyarakat ini. (Red)
