ROKAN HILIR – Praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, kian mengkhawatirkan. Nama Junaedi mencuat sebagai aktor intelektual di balik jaringan gudang ilegal yang diduga telah “berurat akar” selama bertahun-tahun tanpa tersentuh tangan hukum.
Bungkam dan Blokir:
Sinyal Ketakutan atau Kesombongan? Upaya tim redaksi untuk melakukan klarifikasi pada Minggu (22/3/2026) justru menemui jalan buntu yang mencurigakan. Junaedi, yang dituding sebagai pemilik gudang, memilih memblokir nomor WhatsApp awak media alih-alih memberikan penjelasan. Sikap anti-kritik ini memperkuat dugaan adanya “beking” kuat atau atensi khusus kepada oknum Aparat Penegak Hukum (APH) setempat, yang membuat bisnis haram ini berjalan mulus di depan mata publik.
Balam:
Sarang Penimbunan di Tengah Kelangkaan Rakyat Informasi yang dihimpun dari sumber terpercaya mengungkap adanya gudang raksasa di wilayah Balam yang berfungsi sebagai titik transit Solar dan Pertalite subsidi dalam jumlah masif. Ironisnya, saat tim mencoba mengonfirmasi lokasi tersebut, pihak pengelola justru melontarkan pernyataan bernada tantangan.
“Kami tidak ada urusan sama wartawan,” ujar sumber menirukan ucapan pengelola gudang dengan nada arogan pada Minggu siang (22/3).
Kapolres Rohil Diuji:
Tindak Tegas atau Lapor ke Kapolri? Masyarakat Rokan Hilir yang kini menjerit akibat kelangkaan BBM mulai kehilangan kesabaran. Mereka mendesak Kapolres Rohil untuk membuktikan integritasnya dengan menggulung habis jaringan mafia ini. Pasalnya, aktivitas ilegal di wilayah berjuluk “Negeri Seribu Kubah” ini sudah berlangsung hampir dua tahun tanpa tindakan nyata.
“Jika Polres Rohil tetap tutup mata dan membiarkan penjarah hak rakyat ini bebas berkeliaran, kami tidak akan ragu membawa laporan ini langsung ke Mapolda Riau hingga ke meja Kapolri di Jakarta,” tegas salah satu tokoh warga yang enggan disebutkan identitasnya demi keamanan.
Kerugian Rakyat Kecil:
Menjamurnya gudang penimbunan diduga kuat menjadi penyebab utama keringnya pasokan BBM di SPBU-SPBU sekitar Balam. Rakyat kecil dipaksa mengantre panjang atau membeli dengan harga mencekik, sementara para mafia meraup untung besar dari subsidi negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Junaedi masih memilih bungkam. Namun, desakan publik terus mengalir agar institusi Polri tidak membiarkan marwah hukum digadaikan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi di atas penderitaan masyarakat.
(Tampu Rumapea)
