PELALAWAN, Riau – Kasus dugaan penganiayaan, penahanan di rumah warga, serta permintaan uang sebesar Rp15 juta yang dilaporkan JN ke Polres Pelalawan kini mendapat bantahan dari pihak AS (Agus Setiawan).
AS menilai pemberitaan yang berkembang belum menggambarkan secara utuh latar belakang persoalan yang terjadi. Ia menyebut konflik tersebut bermula dari persoalan rumah tangga yang melibatkan dirinya, istrinya, dan seorang pria berinisial JN.
Untuk memperkuat keterangannya, AS menunjukkan sejumlah dokumen, di antaranya surat pengaduan kepada Kapolres Pelalawan terkait dugaan tindak pidana perzinaan serta surat kesepakatan perdamaian yang memuat kompensasi sebesar Rp15 juta.
AS Mengadukan Dugaan Perzinaan ke Polres Pelalawan
Dalam dokumen pengaduan yang ditujukan kepada Kapolres Pelalawan, AS menerangkan bahwa persoalan rumah tangganya mulai mencuat pada akhir September 2026.
Dalam pengaduan tersebut, AS mengaku menemukan percakapan WhatsApp dari nomor yang tidak dikenalnya kepada istrinya. Pesan tersebut berisi kalimat bernada kedekatan pribadi, yakni, “SAYANG, AGUS UDAH PULANG KERJA BELUM, AKU MASIH KANGEN LOH.”
Mengetahui percakapan tersebut, AS mengaku sempat bertengkar dengan istrinya. Setelah kejadian itu, menurut keterangannya, sang istri meninggalkan rumah bersama anak-anak dan pergi ke rumah kakaknya di Desa Sialang Indah, Kecamatan Pangkalan Kuras.
AS juga menerangkan bahwa pada 29 Oktober 2026, Jono menghubunginya melalui WhatsApp dan menyampaikan keinginan untuk meminta izin menikahi istrinya. Namun, menurut AS, permintaan tersebut ditolak.
Persoalan semakin memanas pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 22.00 WIB. AS mengaku melihat istrinya sedang berduaan dengan JN di teras rumah salah seorang kerabat istrinya.
Mengetahui hal tersebut, AS mengaku mendatangi JN hingga terjadi perkelahian di lokasi.
Atas rangkaian peristiwa itu, AS membuat pengaduan kepada Kapolres Pelalawan terkait dugaan tindak pidana perzinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dokumen pengaduan tersebut turut memuat identitas AS, kronologi kejadian, tanda tangan pelapor, serta tanda penerimaan dari petugas kepolisian.
AS menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian persoalan yang perlu diketahui agar peristiwa yang kemudian dilaporkan JN tidak dipandang secara terpisah dari konflik sebelumnya.
Surat Kesepakatan Kompensasi Rp15 Juta
Selain dokumen pengaduan, AS juga memperlihatkan surat berjudul Surat Kesepakatan Perdamaian yang memuat identitas Agus Setiawan dan Jono Mulyana.
Dalam surat tersebut terdapat kesepakatan mengenai pemberian kompensasi sebesar Rp15 juta kepada Agus Setiawan. Dokumen itu juga mencantumkan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi 155 sebagai jaminan berkaitan dengan kesepakatan tersebut.
Menurut AS, kesepakatan itu merupakan bagian dari upaya penyelesaian persoalan secara kekeluargaan atas konflik rumah tangga yang terjadi.
AS membantah bahwa angka Rp15 juta tersebut merupakan permintaan uang secara sepihak sebagaimana yang diberitakan. Ia menyebut nilai tersebut berkaitan dengan kesepakatan kompensasi yang sebelumnya dibuat bersama.
Namun, AS mengaku kesepakatan tersebut tidak dipenuhi sebagaimana yang diharapkan.
AS Bantah Tuduhan Penganiayaan dan Penahanan Paksa
Terkait laporan JN mengenai dugaan penganiayaan dan penahanan di rumah warga, AS membantah narasi yang disampaikan dalam pemberitaan tersebut.
Ia menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi harus dilihat berdasarkan kronologi lengkap, termasuk persoalan rumah tangga yang mendahuluinya, pertemuan kedua pihak, serta kesepakatan yang kemudian dibuat.
AS juga menyebut sepeda motor yang tercantum dalam surat kesepakatan bukanlah barang yang diambil melalui tindakan pemaksaan, melainkan berkaitan dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak.
Ia berharap seluruh dokumen dan keterangan saksi dapat diperiksa untuk menjelaskan duduk perkara sebenarnya.
Minta Polres Pelalawan Mengusut Kedua Laporan Secara Objektif
AS meminta Polres Pelalawan memeriksa seluruh rangkaian kejadian secara profesional dan objektif, termasuk pengaduan dugaan perzinaan yang disampaikannya maupun laporan dugaan penganiayaan yang diajukan JN.
Menurutnya, pemeriksaan tidak seharusnya hanya berfokus pada satu peristiwa tanpa melihat latar belakang konflik yang terjadi sebelumnya.
Ia berharap penyidik memeriksa surat kesepakatan perdamaian, bukti percakapan WhatsApp, keterangan saksi, serta bukti lain yang relevan untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Kasus ini kini menyisakan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, mulai dari dugaan hubungan terlarang, kronologi perkelahian, kesepakatan kompensasi Rp15 juta, status sepeda motor yang dijadikan jaminan, hingga tuduhan penganiayaan dan penahanan paksa.
Pihak JN juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan tanggapan atas dokumen dan keterangan AS, termasuk menjelaskan versinya mengenai kesepakatan kompensasi tersebut.
Hingga berita ini disusun, berbagai tuduhan dan bantahan dari kedua belah pihak masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.
Penanganan perkara diharapkan dapat mengungkap fakta secara menyeluruh dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta memberikan ruang yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan keterangan. (Tim)


















