ROKAN HILIR โ Komandan Kodim (Dandim) 0321/Rokan Hilir, Letkol Inf. M. Ricky P.P.P.A.G.A., S.Hub.Int., M.H.I., mengikuti rapat koordinasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), yang digelar secara video conference di Command Center Kabupaten Rokan Hilir, Lantai 7 Kantor Bupati, Senin (7/9/2026), pukul 10.00 WIB hingga 11.55 WIB.
Rakor ini bertujuan memperkuat koordinasi, sinergitas, dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), di tengah masih berlangsungnya dampak El Nino. Kegiatan dihadiri Asisten I Setda Rohil Rahmatul Zamri, S.Sos., mewakili Bupati Rokan Hilir, Kepala BPBD Rohil yang diwakili Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Juli Destino, S.E., M.Si., serta perwakilan BPKAD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kabag Tapen Rohil.
Dalam arahannya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menekankan tiga poin utama: ancaman El Nino belum berakhir, setiap lahan wajib memiliki penanggung jawab yang jelas, serta aturan yang ada harus diikuti dengan penegakan secara konsisten.
Usai rapat, Dandim 0321/Rohil menyampaikan bahwa pencegahan Karhutla memerlukan tanggung jawab bersama, terutama dari pemegang hak dan izin atas lahan.
โIntinya, setiap lahan harus jelas siapa penanggung jawabnya. Pemegang HGU maupun PBPH harus benar-benar memastikan lahannya terpantau dan memiliki kesiapan dalam menghadapi potensi Karhutla.โ Ujarnya Letkol Inf. M. Ricky P.P.P.A.G.A., S.Hub.Int., M.H.I., Dandim 0321/Rohil
Dandim juga mengingatkan bahwa penanganan tidak boleh menunggu api berkobar. Semua pihak wajib meningkatkan kewaspadaan sejak dini, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel, sarana prasarana pemadaman, hingga ketersediaan sumber air.
โKita tidak boleh menunggu sampai terjadi kebakaran. Pencegahan harus dilakukan sejak awal melalui pemantauan, patroli, kesiapan personel dan peralatan, serta koordinasi yang cepat apabila ditemukan titik api atau potensi kebakaran.โ โ tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat. Pihaknya menyatakan siap mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla, namun menegaskan penegakan aturan harus dilakukan secara tegas terhadap pihak yang lalai menjalankan kewajiban pengelolaan dan pengawasan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Diharapkan melalui rakor ini, seluruh pemegang HGU dan PBPH di wilayah Rokan Hilir semakin meningkatkan kesiapsiagaan dan bertanggung jawab atas lahannya masing-masing, sehingga ancaman Karhutla dapat ditekan sejak dini. (Red)
