ROKAN HILIR – Mediasi terkait proyek pemasangan pipa saluran migas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berlangsung secara dinamis di Aula Kantor Kepenghuluan Pasir Putih, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, pada Selasa (19/5/2026). Pertemuan ini menghadirkan berbagai pihak terkait, mulai dari aparat keamanan, pemerintah setempat, perwakilan pelaksana proyek, hingga warga terdampak.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala, Danramil 03 Bagan Sinembah Kapten Khairul J Anwar, Camat Balai Jaya, Penghulu Pasir Putih Arien, Humas Kerja Sama Operasi (KSO) Takdir Jafar, serta sejumlah warga yang lahannya dilintasi proyek.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keberatan dan kekhawatiran mereka terkait dampak pemasangan pipa terhadap lahan pertanian maupun tempat usaha yang berada di jalur proyek. Ada tiga poin utama yang menjadi sorotan masyarakat: kepastian bentuk dan nilai ganti rugi, akurasi pendataan jenis dan jumlah tanaman yang terdampak, serta jaminan pemulihan kondisi lahan kembali seperti semula setelah pekerjaan selesai.
Menanggapi hal tersebut, Humas KSO Takdir Jafar memberikan penjelasan dan jaminan kepada warga. Ia menegaskan bahwa setiap lahan yang terdampak kegiatan konstruksi akan dikembalikan kondisinya seperti sebelum proyek berjalan.
“Seluruh tanaman milik warga yang terdampak akan didata secara lengkap dan datanya akan kami sampaikan ke pusat. Perlu diketahui, proyek ini merupakan pembangunan pemerintah yang berjalan di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sehingga mekanismenya sudah diatur ketat,” jelas Takdir.
Sementara itu, Kapolsek Bagan Sinembah AKP Gian Wiatma Jonimandala mengimbau seluruh elemen masyarakat maupun pelaksana proyek untuk senantiasa menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik agar pembangunan bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
“Jaga terus komunikasi yang konstruktif, supaya pelaksanaan proyek ini aman, lancar, dan tidak ada perselisihan yang merugikan salah satu pihak,” ujar AKP Gian.
Senada dengan itu, Danramil 03 Bagan Sinembah Kapten Khairul J Anwar menilai dialog terbuka seperti ini sangat diperlukan agar seluruh aspirasi masyarakat bisa tersampaikan langsung dan didengar oleh pihak terkait.
“Mediasi ini kami harapkan dapat melahirkan solusi yang adil dan bisa diterima oleh semua pihak, baik warga maupun pelaksana proyek,” kata Kapten Khairul.
Penghulu Pasir Putih, Arien, juga menyatakan siap memfasilitasi komunikasi berkelanjutan antara warga dan pelaksana proyek. Ia berharap setiap keluhan yang disampaikan masyarakat mendapatkan tindak lanjut yang nyata, agar tidak muncul polemik yang berkepanjangan.
“Kami di sini memfasilitasi dan menjadi jembatan. Harapan kami, keluhan warga ditindaklanjuti dengan baik dan tepat, supaya pembangunan ini memberikan manfaat tanpa merugikan masyarakat setempat,” tegas Arien.
Di sisi warga, Amat—salah satu warga yang hadir dalam pertemuan—menegaskan bahwa masyarakat tidak sama sekali menolak adanya pembangunan. Namun, masyarakat meminta kepastian hukum dan perhatian serius terhadap aset serta mata pencaharian mereka yang terdampak proyek.
“Kami tidak menolak pembangunan demi kemajuan daerah. Tapi kami hanya meminta ada kepastian dan perhatian nyata terhadap lahan maupun usaha kami yang terdampak, agar hak kami tetap terjaga,” pungkas Amat.
( Redaksi)
