TOBA – Belum genap satu semester selesai direnovasi, kondisi fisik bangunan UPT Puskesmas Soposurung di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, kini memprihatinkan. Proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik tersebut justru menjadi sorotan tajam lantaran ditemukan kerusakan di berbagai sisi bangunan.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi pada Selasa (5/5/2026), terlihat jelas keretakan rambut merambat di dinding bangunan. Tak hanya itu, lapisan cat pada tembok bagian depan dan samping mulai mengelupas, memberikan kesan pengerjaan yang asal-asalan dan jauh dari standar kualitas yang diharapkan.
Kekecewaan Masyarakat dan Dugaan Pengerjaan Asal Jadi
Kondisi ini memicu kekecewaan warga yang datang berobat. Salah seorang warga yang enggan identitasnya dipublikasikan menyayangkan rusaknya fasilitas tersebut dalam waktu singkat.
“Baru beberapa bulan direnovasi, tapi sudah retak-retak. Sayang anggaran negara kalau kualitasnya seperti ini. Kami berharap bangunan ini kokoh karena menyangkut keselamatan orang banyak,” cetusnya dengan nada kecewa kepada awak media.
Bungkamnya Pihak Puskesmas dan Misteri Pelaksana Proyek, Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga saat ini menemui jalan buntu. Kepala UPT Puskesmas Soposurung belum dapat ditemui maupun dihubungi. Seorang pegawai di lokasi hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa pimpinan sedang tidak berada di tempat.
Hingga berita ini diturunkan, detail mengenai sumber anggaran, identitas kontraktor pelaksana, hingga nilai kontrak proyek tersebut masih “gelap”. Tidak terlihat adanya papan informasi proyek yang seharusnya menjadi bentuk transparansi publik sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dinkes dan BPK Harus Turun Tangan Sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018, setiap pekerjaan konstruksi memiliki masa pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Namun, melihat kerusakan yang terjadi begitu cepat, muncul dugaan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis dalam proses pengerjaan.
Publik kini mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Toba dan Inspektorat Daerah untuk segera turun ke lapangan melakukan audit fisik. Lebih jauh, Pemerintah Daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk mengevaluasi aliran dana APBD dalam proyek ini guna memastikan tidak adanya kerugian negara akibat praktik pengerjaan yang tidak profesional.
Masyarakat Toba menunggu langkah nyata pemerintah: Apakah kerusakan ini akan segera diperbaiki oleh rekanan, atau justru dibiarkan menjadi monumen kegagalan pengawasan proyek daerah? Bersambung… (Penulis: Tumpu Rumapea)
